MALANGTIMES - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera merealisasikan proyek besar pembangunan gedung Islamic Center (IC) pada 2020 mendatang lagi-lagi masih menuai kritikan.

Jika sebelumnya, kritikan tersebut berupa rencana pembangunan yang diwacanakan sejak masa jabatan wali kota sebelumnya Moch Anton sejak 2014 dan hingga kini masih gagal untuk direalisasikan, kini kritikan lain muncul.

Dari informasi yang dihimpun MalangTIMES, beberapa masyarakat berpendapat jika Kota Malang tak hanya dihuni oleh warga yang beragama Islam, namun juga penganut agama dan kepercayaan lain. Karenanya, ada usulan untuk mengganti proyek besar tersebut dengan nama lain yang bisa merangkul semua agama atau dibangunkan juga area dengan agama lain.

Wali Kota Malang Sutiaji, mengatakan persoalan kritikan dari masyarakat tersebut dinilai sebagai sudut pandang umum saja. Ia tidak mau terlarut jauh, karena Islamic Center menjadi program Pemkot Malang yang sudah sejak lama digaungkan.

"Di daerah lain juga Islamic Center namanya. Jadi saya kira itu dari sudut pandang saja ya, karena ini sudah jadi programnya kita sejak lama. Dan ndak hanya itu, jembatan Kedungkandang juga masuk di 2020 nanti," ujar dia belum lama ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang menambahkan, jika kritikan demi kritikan dalam rencana pembangunan Islamic Center sudah masuk ke Pemkot Malang. Hanya saja hal itu memang berkaitan dengan berbagai kendala awal yang tak direncanakan.

"Program ini (Islamic Center) kan sudah sekian lama tertunda, kritikan juga sudah sering muncul, kenapa kok 2018 ke 2019 belum juga dibangun. Tapi itu kan dulu, terkait Amdal dan gagal lelang," ungkap nya.

Ia menjelaskan, terkait adanya masukan untuk pembangunan lain sebagai pengganti Islamic center dari masyarakat tidak serta merta begitu saja bisa dilakukan. Lantaran, harus melihat lokasi yang akan dipakai apakah masuk kategori aset Pemkot Malang atau tidak.

"Kalau pembangunan mushola dan gereja dan sebagainya itu kendalanya pada pengelolaan daerah. Karena itu bukan aset Pemkot. Jadi jangankan itu, balai RW saja yang tanahnya bukan milik Pemkot itu juga tidak bisa kita bantu, jadi harus aset milik daerah," imbuhnya.

Pihaknya menilai, jika memang ada yang mengusulkan pembangunan untuk mengayomi agama lain hal itu juga tidak dengan begitu saja bisa diajukan. Lantaran, semua bentuk rencana pembangunan masih harus dilakukan kajian yang mendalam.

"Semua itu ada kajiannya ya, apakah nanti memungkinkan atau tidak. Tidak bisa serta merta jangan atau iya, karena setiap kebinakan itu pasti didahului kajian," pungkas nya.

Sementara itu, dilansir dari akun twitter @dpupr_kota_mlg, telah dirilis desain-desain gedung islamic center lengkap dengan fasilitas di dalamnya. Seperti hall asrama haji, masjid, konsep RTH, area manasik haji, dan masih banyak lainnya. Rencananya, pembangunan yang akan dimulai pada 2020 mendatang ini akan menghabiskan dana lebih dari Rp 400 miliar di lahan seluas 5,6 hektar di kawasan Kedungkandang Kota Malang.